Pengertian Anti Monopoli
Secara etimologi, monopoli berasal dari bahasa Yunani,
yaitu “monos”, yang artinya satu atau sendiri, dan “polein” yang artinya
menjual atau penjual. Berdasarkan etimologi monopoli tersebut dapat diartikan
bahwa monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan
satu barang dan jasa tertentu “Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli (Jakarta:Sinar
Grafika,2009), hlm. 6” . Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku
mempunyai control eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar,
dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya
Asas & Tujuan Praktek Monopoli
Dalam
melakukan aktivitas usaha pada Indonesia, pelaku bisnis harus berasaskan
demokrasi ekonomi pada menjalankan aktivitas usahanya memakai memperhatikan
ekuilibrium antara kepentingan pelaku usaha & kepentingan umum.
Tujuan yang
terkandung dalam pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan sebagai
berikut :
1. Menjaga
kepentingan umum & menaikkan efisiensi ekonomi nasional menjadi keliru satu
upaya buat menaikkan kesejahteraan masyarakat .
2. Menjaga
situasi Usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang baik dan sehat.
3. Mencegah
praktik monopoli & atau persaingan usaha nir sehat yg disebabkan oleh
pelaku usaha.
4. Terciptanya
efektifitas & efisiensi pada kegiatan usaha.
Undang-
Undang Monopoli di Indonesia
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Pasal 5 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat
(2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan
mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata
mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUH Pidana.
Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
1.
Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
2.
Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil
dagangan atau perusahaan.
3.
Perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena
persaingan curang tersebut.
4.
Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum
atau orang tertentu.
5.
Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi
konkruennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan pelaku.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa, jika kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian praktik monopoli harus dibuktikan dahulu adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.
Negara-Negara yang Anti Monopoli
Perkembangan
peraturan anti-monopoli di beberapa Negara umumnya
merupakan
pencerminan dari perkembangan bisnis. Semakin dinamis perkembangan bisnisnya
semakin cepat munculnya peraturan anti-monopoli.
Indonesia
Di Indonesia
undang-undang anti-monopoli tertuang dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999,
lahir di saat masyarakat dan bangsa kita merasakan pahitnya dampak konglomerasi
perusahaan-perusahaan. Maraknya perekonomian monopolistik yang ditimbulkan
karena adanya kolusi penguasa dan pengusaha. Demikian juga dengan meningkatnya
laju globalisasi telah mempengaruhi lahirnya undang-undang ini. DPR yang
terkesan populis pada waktu itu menginginkan judul yang tegas --
"anti-monopoli" -- sedangkan pemerintah lebih berorientasi kepada
pembentukan kondisi "persaingan usaha yang sehat", yang akhirnya
dicapai kompromi (kebiasaan putusan politik) dengan judul yang kita miliki
sekarang.
Jerman
Sejak tahun
1909, Jerman telah memiliki Gesetz gegen Lauteren Wettbewerb
UWG
(Undang-undang Melawan Persaingan Tidak Sehat). Namun sejak selesainya
Perang Dunia
II dimana Negara Jerman terbagi menjadi 2 yaitu Jerman Barat dan Timur
Australia
Sebagai
Negara anggota Persemakmuran yang anggotanya adalah Negara-negara eks jajahan
Inggris, maka Australia telah mendasarkan dirinya kepada ekonomi pasar. Oleh
karenanya sejak tahun 1906 Australia telah memiliki “The Australian Industries Preservation
Act” yang berisi larangan monopoli dan percobaan monopoli serta praktek-praktek
dagang yang bersifat anti-persaingan. Karena pesatnya perekembangan ekonomi maka
setidaknya telah terjadi 3 kali amandemen atas UU tersebut.
Amerika Serikat.
Di Amerika
Serikat pada tahun 1890, Kongres menyetujui pemberlakuan
Undang-undang
yang berjudul “Act to Protect Trade and Commerce Against Unlawful Restraint and
Monopolies”. Undang-undang itu lebih dikenal sebagai Sherman Act sesuai dengan
nama penggagasnya. Akan tetapi dikemudian hari muncul serangkaian aturan
perundangan untuk melengkapinya, sebagai berikut:
1. Sherman
Antitrust Act (1890)
2. Clayton
Act (1914)
3. Federal
Trade Commision Act (1914)
4. Robinson-Patman
Act (1934)
5. Celler-Kefauver
Anti Merger Act (1950)
6. Hart-Scott-Rodino
Antitrust Improvement Act (1976)
7. International
Antitrust Enforcement Assistance Act (1994)
Banyaknya
aturan hukum anti-monopoli tersebut merupakan refleksi pemerintah
Amerika
Serikat agar efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi
guna menjaga dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Hal ini sekaligus indikasi
bahwa dunia bisnis dan ekonomi telah berkembang dengan pesat dan sangat
dinamis.
Referensi :
